Bupati “Curhat” di Hadapan Banggar DPR RI: Sumbawa Hanya Mampu Bayar Gaji, Infrastruktur Butuh Uluran Pusat
Mataram Ai9News.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan kondisi riil fiskal dan pembangunan daerah saat menghadiri Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025).
Dalam forum yang membahas potensi penerimaan dan alokasi Dana Transfer ke Daerah serta arah kebijakan fiskal nasional tersebut, buapti menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan di NTB berjalan merata.
Acara ini dihadiri Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, serta para kepala daerah se-NTB.
Di hadapan Banggar, Bupati Jarot memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Sumbawa yang dinilainya masih sangat terbatas.
“Dengan komposisi anggaran seperti ini, bisa dikatakan kami hanya mampu membiayai gaji pegawai. Namun kami tetap berkomitmen mengikuti arah kebijakan pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai efisiensi belanja telah dilakukan, namun tantangan pembangunan infrastruktur dasar masih besar. Tercatat masih ada sekitar 60 kilometer jalan yang belum tersentuh pembangunan, disertai keterbatasan akses antarwilayah di sejumlah kecamatan.
“Ini menjadi kendala dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Bupati Jarot menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak pemerintah pusat di lapangan.
“Kami ini pasukan terdepan pemerintah pusat di daerah. Semangat kami untuk menghijaukan kembali Sumbawa yang kian gersang tidak pernah surut. Tapi kami butuh dukungan nyata agar upaya ini tidak berhenti di niat,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB mengungkapkan bahwa Menteri PUPR telah menyetujui pembangunan tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa melalui skema multi years, sebagai langkah awal memperbaiki infrastruktur dasar.
Sementara itu, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk memperkuat kemandirian daerah.
“Kami di Kemenkeu siap membantu agar perekonomian NTB, termasuk Sumbawa, terus tumbuh dan PAD meningkat,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Gubernur NTB juga menyoroti urgensi pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, regulasi berbasis daratan membuat wilayah kepulauan kesulitan mengakses anggaran yang sesuai karakter geografis.
“Kami hidup dari laut, tapi diatur oleh regulasi daratan. Sudah saatnya politik anggaran berpihak pada daerah kepulauan,” tegasnya.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah dengan tantangan geografis seperti NTB. Ai9)
About The Author
