Inilah masukan Badan Anggaran terhadap Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 202
Penulis :
Oleh Abdul Ma’ruf Rahmat SP, Bagian kedua dari Dua
Paripurna kedua DPRD Kabupaten Sumbawa Kembali digelar Kamis 9 September 2021 di Lantai Sidang Utama DPRD, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Abdul Rafiq. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP, dan dari Pemerintah Daerah Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Adizul Sayahabuddin SP. M.Si selaku Juru Bicara Banggar sampaikan poin-pin masukan Banggar atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021
“Mencermati penjelasan Bupati Sumbawa, dan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Perubahan KUA serta Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021, pada dasarnya, Badan Anggaran DPRD dapat memahami dengan baik.” Ujar AZ Sapaan akrab Adizul.
Ada beberapa hal yang berkembang, baik berupa kritik, saran, pendapat, dan masukan yang patut dijadikan pertimbangan diantaranya adalah Pertama Badan Anggaran DPRD mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan belanja sebagai stimulus ekonomi pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan ketahanan dunia usaha daerah serta pemulihan ekonomi daerah. Strategi yang dilakukan bisa melalui pendampingan terhadap Pelaku UMKM agar Produk UMKM kita dapat dijual di Toko atau Pasar Modern. Demikian pula melalui peningkatan daya saing usaha melalui pemberian insentif, akses permodalan, sertifikasi usaha serta inovasi produk dan jasa yang lebih berkualitas serta berbasis kearifan lokal”. Urai Az
“Yang kedua Terhadap pengalokasian belanja wajib dan mengikat yang tidak dianggarkan atau belum cukup, Badan Anggaran dapat menyetujui untuk dilakukan penyesuaian seperti kekurangan belanja bantuan operasional sekolah (BOS) belanja BLUD, dukungan untuk dana bagi hasil pajak provinsi, pendidikan dan pelatihan pra-jabatan, kekurangan jasa tenaga non pegawai, biaya tugas belajar PNS, Seleksi CPNS dan PPPK, Paskibraka, Pokjanal Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga, Dekranasda, penertiban pasar Seketeng, serta penanganan sarana dan prasarana yang terdampak bencana dan/atau pandemi” Jelas AZ
Yang ketiga Lanjut AZ “Badan Anggaran DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan beberapa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, seperti Pajak dan Retribusi Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pendapatan lain-lain yang sah.
Kemudian yang keempat terhadap pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur jalan dan jembatan, Badan Anggaran DPRD mendorong Pemerintah Daerah agar melaksanakan lanjutan program terkait secara efektif, efisien, dan tepat waktu”. paparnya
“Sebagai ikhtiar Daerah dalam pemulihan ekonomi, Badan Anggaran DPRD menyarankan Pemerintah Daerah untuk melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan stimulus harga yang murah dan membuka lapangan kerja baru, menjadikan belanja pemerintah daerah sebagai stimulus perekonomian, penguatan kualitas Sumber Daya Manusia dan iklim investasi serta infrastruktur untuk telekomunikasi informasi, ketahanan pangan, dan pembangunan pariwisata; dan Menghemat belanja rutin yang masih bisa ditunda dan diarahkan kepada belanja Jaminan Kesehatan penduduk miskin. Bebr AZ yang juga Anggota Badan Kehormatan DPRD ini.
Hal penting pula lanjut AZ Terkait dengan keluhan pelanggan atas kekurangan air pada jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh, Badan Anggaran DPRD meminta agar persoalan ini dapat direspon dengan baik, dan diselesaikan oleh pihak Perumdam Batulanteh dengan memperbaiki Jaringan Pipa yang bocor dan mengupayakan sumber air baru untuk mendukung sumber air baku Perumdam Batulanteh. Demikian halnya terkait dengan kasus kematian Ibu dan Bayi di masa Pandemi ini yang cukup tinggi, Badan Anggaran DPRD meminta agar perhatian dinas terkait dapat ditingkatkan, demikian pula persoalan Stunting karena gizi rendah yang muncul akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran dan ekonomi masyarakat”. Paparnya.
Di point terakhir AZ menyampaikan dua hal untuk menjadi attensi Pemerintah daerah yakni masalah Hutan dan Narkoba
“Terkait dengan kondisi kerusakan hutan yang terjadi, Badan Anggaran DPRD meminta kepada dinas terkait dan semua pihak agar memperhatikannya dan melakukan langkah kongkrit bersama dalam memelihara kawasan hutan. Strategi Pengelolaan hutan bersama masyarakat maupun program Perhutanan Sosial hendaknya dapat dilakukan secara efektif dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus. Demikian pula Terhadap bahaya Peredaran Gelap Narkotika dan Bahan Berbahaya (NARKOBA) di Kabupaten Sumbawa, Badan Anggaran DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pihak terkait lainnya untuk terus mewaspadai dan mencegah penyebarannya, demi melindungi generasi muda penerus bangsa.
Di Akhir Laporan Az sampaikan persetujuan Badan Anggaran untuk perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa dapat menyetujui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021. Pungkas AZ
Adapun Pimpinan dan Anggpta Badan Anggaran adalah Abdul Rafiq -Ketua|
Drs. Mohamad Ansori -Wakil Ketua |Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si – Wakil Ketua| Nanang Nasiruddin, S.AP.-Wakil Ketua |Anggota –Anggota : Edy Syah Riansyah, SE Dra. Saidatul kamila Djibril|Muhammad Faesal, S.AP.|Hamzah Abdullah |Muhammad Yasin, SAP. |Sri Wahyuni, S.AP.|Adizul Syahabuddin, SP., M.Si.|Bunardi, A.Md.Pi.| Syahrul, SE.|Berlian Rayes, S.Ag.|Ahmadul Kusasi, SH.|Ida Rahayu, S.AP.|H. Salman Al Farizi, SH.|Sukiman K, S.Pd.I.|Ridwan, SP|Ismail Mustaram, SH.|Ahmad Adam |Muhammad Yamin, SE., M.Si.|Muhammad Saad, S.AP.*ai9/Mrf )
About The Author
