Komisi II DPRD Sumbawa Hearing Bahas Persoalan Air Perumdam Batulanteh
Sumbawa,Ai9news.id – Komisi II DPRD kabupaten Sumbawa menggelar hearing terkait dengan masalah Pelayanan PERUMDAM (PDAM) Batu Lanteh di Wilayah Desa Jotang Kecamatan Empang dan Desa Dete Kecamatan Lape pada Selasa (15/06) di ruang komisi II. Rapat dipimpin langsung oleh ketua Komisi II Berlian Rayes, S. Ag didampingi oleh Muhammad Faesal, S.AP, Hj. Jamila, S.Pd.SD.
Tujuan dari hearing ini adalah untuk mendengar keluhan dari masyarakat di Dua Desa tersebut sehingga bisa diberikan solusi. Agenda ini dihadiri pula oleh Kabag Ekonomi SETDA Sumbawa,Direktur PERUMDAM Batu Lanteh, Camat Empang, Camat Lape, Kepala desa dete, Kepala desa Lape, Kepala Desa Jotang dan Staf Ahli DPRD Kab Sumbawa.
“Pada dua Minggu terakhir kami menerima surat masuk terkait Pelayanan PERUMDAM Batu Lanteh. Pertama dari Desa jotang Kecamatan Empang, kemudian dari desa Dete Kecamatan Lape. Permasalahannya hampir sama cuma ada beberapa perbedaan spesifikasi dan keluhan air PDAM.
Permasalahan di Desa Dete disampaikan oleh salah satu perwakilan bahwa terkait dengan permasalahan air bersih. “Air yang dikelola PDAM semenjak 4 bulan lalu tidak dapat berfungsi lagi. Dan Alhamdulillah dengan sigap Direktur bersama kami melakukan hearing di tingkat kecamatan. Ada beberapa point mengenai permasalahan Sumur bor yang dimiliki tidak dapat lagi berfungsi sesuai harapan. Untungnya pihak PDAM Sumbawa telah menyepakati untuk membuat sumur bor yang baru guna memperbaiki permasalahan yg ada di Kecamatan Lape”. Beber perwakilan warga dete.
Demikian juga Desa Jotang sampaikan persoalan terkait dengan kondisi sumber air PERUMDAM Batu Lanteh perlu diperhatikan debit air dan pengelolaannya, saat ini air dirasa kurang dan Air yang didistribusikan ke Pelanggan langsung dari Sungai tanpa didahului proses penyaringan.
“Kami selaku ketua P3a yang berada di wilayah desa jotang yang terdampak langsung terhadap keberadaan salah satu PDAM. Adapun Harapan kami dari Masyarakat desa jotang yakni perlu dipasangnya saringan sebelum air distribusikan kepada Masyarakat mengingat air PDAM selama ini masih belum layak minum, untuk pembayaran desa jotang yang awalnya kesepakatan sebesar 29 rb rupiah faktanya tidak berjalan dan kami ingin kesepakatan ini dibatalkan serta perlu ada kesepakatan pembayaran dan tidak ada pengolongan dengan besaran 15rb sampai dengan 20rb rupiah, Perlu adanya pemeretaan air di desa jotang agar kami tidak lagi mendengar keluhan masyarakat, terkait dengan pembangunan Intalasi PDAM di wilayah desa Jotang. Bber Kaharuddin selaku ketua P3A
“Berdasarkan hasil rapat kesepakatan bersama wilayah desa jotang saya minta Gapoktan P3a bunga tanjung desa jotang kami menyimpulkan bangunan itu ditinjau kembali dan perlu ditata ulang karena debit air sangat berkurang untuk petani dari semenjak berdirinya intake tanpa pintu air. Hal ini disikapi dengan waktu mulai dari sekarang agar ada kejelasan, dan setiap tahun PDAM memberi kontribusi kepada desa jotang sebesar 100 juta rupiah/tahun karena desa jotang merupakan wilayah zona PDAM. Imbuh Kahar.
Sudirman Wahab, perwakilan dari desa Empang bawah mengungkapkan bahwa hal ini berawal dari pendataan awal. masyarakat ingin berlangganan air bersih. Begitu peminatnya banyak jumlah air yg harus tersuply tidak memadai lagi. Tata letak mengenai pipa sudah teruji dan terukir secara teknis, sekarang secara serta merta sudah membludak. Akhirnya Masyarakat tidak merasa puas karna tidak terlayani sesuai dengan keinginannya.” Tegasnya.
Abdul Arief,S.Sos selaku Camat Empang mengungkapkan bahwa “ Apa yang disampaikan oleh kelompok masyarakat itu awalnya belum ada kejelasan. Karena persoalan ini tidak ada masuk ke Kecamatan, namun setelah mencuat barulah dimediasi di Kecamatan Urai arief.
Kondisi lahan yang sebagai penyangga tempat mata air ini dalam kondisi kritis. Masyarakat juga menggarap lahannya di musim ini, jelas akan terjadi kekurangan debit “. Ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Berlian Rayes, menambahkan bahwa persoalan air ini bukan hanya wilayah timur tetapi permasalahan terjadi di kota juga. “Kita hadir disini untuk mencari solusi bukan untuk menyalahkan satu sama lain. Jangan hanya kita menyalahkan pemerintah tetapi nyatanya masyarakat yang tidak dapat menjaga sumber airnya. Bebernya.
Juniardi Akhir Putra ST.SST M.Kom selaku Direktur PERUMDAM Batu Lanteh menyikapi bahwa meski baru menjabat 1 tahun perlu belajar banyak dari persoalan yang ada.
Dijelaskannya bahwa PERUMDAM Batu Lanteh ini terdiri dari 12 cabang dari Alas Barat sampai dengan Empang yang persoalannya bermacam-macam dengan karakteristik masyarakat dan sumber mata air yang berbeda-beda. Pipa dan dan jalur distribusinya yang bertanggung jawab adalah cipta karya .kami dari PERUMDAM Batu Lanteh adalah selaku operator dimana aset yang diberikan anggaran negara melalui BWS (Balai Wilayah Sungai) dan cipta karya kami hanya diberikan sebagai pengelola saja. Ujarnya
“Kami di PERUMDAM Batu Lanteh selaku operator yang diberikan mandat oleh daerah untuk mengoperasikan air bersih berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.
Khusus di Wilayah Empang dan Desa Jotang kami telah melakukan pertemuan beberapa kali.
Pertemuan Di kantor camat yang dipimpin oleh sekretaris Camat dan ada beberapa hal yang kita selesaikan termasuk dengan pengecoran talut desa Jotang sehingga selama perbaikan, desa lain tidak mendapat air sampai dengan 14 hari. Kita mencoba melakukan mediasi dan lain sebagainya dikarenakan desa-desa lainnya termasuk Empang Bawah berharap air itu bisa lancar. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konflik saat itu kita mencoba mengambil jalan tengah, akhirnya dengan bantuan pak camat dan bantuan stakeholder yang ada di Empang akhirnya talut itu bisa terbuka dan air dapat mengalir sampai tarano saat itu. Mediasi yang kita lakukan saat itu kita mencoba mebekukan tanggungan khusus Masyarakat jotang sampai akhirnya ada kesepakatan dari kepala desa. Dari kesepakatan yang kami dapat munculah perjanjian-perjanjian dimana kita memiliki hak dan kewajiban secara bersama sama. Meliputi pembayaran rekening air Perumdam Batu Lanteh kabupaten Sumbawa khususnya desa Jotang Kecamatan Empang adalah dengan menjaga pemakaian air dimasyarakat secara normal, Masyarakat desa jotang menjaga saluran pipa transmisi distribusi ,dan ikut memelihara lingkungan sumber air baku, melakukan evaluasi bersama secara rutin, menyusun dan membuat jika terjadi perubahan tarif dikemudian hari”. Beber Juniadi.
“Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Desa Jotang termasuk dalam layanan khusus. Sehingga dengan kesepakatan kita bersama munculah perjanjian dimana untuk pembayaran tarif rekening air Masyarakat di desa jotang yang berpenghasilan rendah adalah sesuai dengan Surat keputusan Bupati Sumbawa no 1123 Tahun 2014 tentang tarif adalah tarif khusus. Perhitungan dan jumlah pembayaran Rp. 29.160 untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Perhitungan dan jumlah pembayaran untuk PNS atau kios kecil Sebesar Rp. 46.800, dan perhitungan jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.400 khusus untuk pengusaha. Rekening penunggakan sebelum bulan Agustus 2020 tetap dibayarkan tanpa dipungut denda. Perjanjian Ini dibuat diatas materai dengan legalitas stempel sehingga hal ini yang kita pedomani. Urai Direktur.
“Kami sudah beberapa kali ingin bermediasi bersama kepala desa jotang melalui kepala cabang. Terakhir Minggu kemarin turun tim kami dari pusat untuk mengecek khusus permasalahan yang ada di desa Jotang mulai dari inti sampai dengan pipa hingga reserpoar. Dengan adanya pertemuan dengan Komisi II dan III ini kita akan segera tindaklanjuti ke BWS, Cipta Karya agar ada perbaikan Jaringan. Untuk Lape sudah ada solusi yang penting tidak melanggar aturan” Tutup Juniardi.
Permasalahan ini mendapat tangapan dari Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Faesal, S.AP. “ Alasan mengapa tarif Dditetapka seperti itu tentu ada dasar Surat Keputusan Kepala Daerah dalam hal ini pada masa Pak Bupati Jamaluddin Malik. perlu dipertimbangkan juga mengevaluasi tariff yang ada sekarang sebab saat ini tarif yang di Empang termasuk yang terendah, untuk tarif ini harus ada pembenahan dan peningkatan, karena apabila tidak dinaikkan maka akan menjadi beban Pemerintah untuk mensubsidi pembiayaan operasional PERUMDAM Batu Lanteh Urai nya. tentu peningkatan ini juga dibarengi dari sisi pelayanan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari perusahaan direktur PDAM. Sedangkan terhadap permasalah yang ada Kami menyarankan Desa dapat menindaklanjutinya dengan Direktur PERUMDAM Batu Lanteh” tegasnya.
Elvy Wahyuni,SH selaku Camat Lape mengungkapkan “Dari peninjauan yang kami lakukan, permasalahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Lape mungkin bisa diselesaikan untuk sementara waktu, karena yang menjadi permasalahan adalah sumber air yang tidak dapat berfungsi lagi. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu ada kunjungan lapangan yang dihadiri oleh 2 Anggota DPRD kabupaten Sumbawa tepatnya pada tanggal 4 Juni menyepakati bahwa pengelola air bersih d PDAM yang ada di Kecamatan Lape akan melakukan galian kembali atau membuat sumur bor yang baru. Yang kami butuhkan pada saat kesempatan ini adalah Pak Dirut bisa mengulas kembali apa yang menjadi poin-poin kesepakatan pada tanggal 4 Juni kemarin. Dalam arti kejelasan atau kepastian daripada pelaksanaan pengeboran yang akan dilakukan di wilayah kecamatan Lape. Urai Elvy.
Dalam kesempatan itu pula disinggung oleh perwakilan masyarakat lape A Razak tentang keberadaan bendungan PDAM yang dibangun oleh pemerintah dengan anggaran yang sangat besar. “Semenjak bendungan dibangun belum pernah dimanfaatkan airnya untuk air minum, permasalahan ini dijawab oleh Direktur PDAM bahwa pihak BWS belum menyerahkan asetnya ke PDAM. Mulai dari kesempatan ini kami mohon bagaimana supaya air di bendungan ini tidak lagi digunakan untuk menanam padi saja melainkan untuk air bersih.” Tutur A.Razak
Menanggapi hal tersebut, Dirut PERUMDAM Batu Lanteh menjelaskan bahwa “memang permasalahan di Lape terjadi 4 bulan lalu, pada bulan Maret air yang dari sumur bor tidak dapat keluar. Sehingga kami melakukan pengurasan menggunakan mesin dengan harapan bisa kembali seperti semula. Akan tetapi setelah beberapa hari kami lakukan pengurasan, Lubang Bor tertutup lagi. Dan kami mengambil kesimpulan bahwa sumur bor itu tidak dapat digunakan kembali karena dalamnya sudah tertutup dan hancur. Akhirnya diskusi kami bersama teman-teman teknis kami harus membuat sumur bor baru yang kami diskusikan dengan Pemerintah Daerah. Karena di Pemerintah daerah belum ada solusi untuk pendanaannya.,kami diskusi kebetulan juga ada rapat dengan pemerintah desa bungin, camat alas dan lain sebagainya untuk pembenahan bungin.akhirnya kesepakatan kita PERUMDAM Batu Lanteh disarankan untuk melakukan investasi perbankan. Karna keuangan kita terbatas sementara kita mempunyai ke wajibanuntuk melayani Masyarakat Lape. Akhirnya di forum tersebut kita PERUMDAM Batu Lanteh sepakat untuk melakukan investasi perbankan dengan harapan untuk pembenahan di bungin dan pembuatan sumur bor di Lape. Alhamdulillah sekarang proses serta prosedur semua sudah kita lewati dan secara prinsip ini sudah disetujui oleh Bank NTB. Jelas Juniardi
Kabag Ekonomi Irene Silviani SP, MM menambahkan, “ hal Pertama bahwa gambaran umum dari PERUMDAM Batu Lanteh di Lape dan Empang bahwa kondisi dari semua sarana prasarananya itu dibangun sejak awal belum ada peremajaan. Kedua, masalah tarif yang kita gunakan adalah tarif yang ditetapkan sejak tahun 2014, jadi perusahaan umum daerah batu lanteh ini dapat mempertahankan dirinya dalam keadaan sehat itu sudah bagus tetapi untuk pengembangan yang masih harus diperhatikan dan ketiga, beberapa waktu lalu kita juga sudah melakukan pertemuan untuk beberapa permasalahan yang dijawab segera seperti Bungin dan lape.”jelasnya.
Ditemui ditempat yang sama Irwandi anggota DPRD dari Dapil 3 berharap semua rekomendasi pemasangan jangan dipaksakan sehingga tidak terjadi kompliks, Perlu menyesuaikan dengan debit air /kuantitas dan kualitasnya sehingga konsumen yang menjadi pelanggan PDAM bisa puas. Terkait dengan persoalan di Desa dapat dibicarakan secara baik-baik duduk bersama dengan landasan tidak melanggar aturan saja” Urai Irwandi
Diakhir rapat Berlian rayes, S.Ag mangambil kesimpulan bahwa permasalahan yang ada di Desa diharapkan untuk dapat dikomunikasikan secara lebih intens antara kepala Desa dan warga masyarakat bersama Direktur Perumdam Batu Lanteh sehingga solusi terbaik dan terdekat dapat segera dilaksanakan.*(mrf/Ai9)
About The Author
