Pemda Sumbawa Berkomitmen Mempercepat Penurunan Stunting
Sumbawa Besar, Ai9news.id- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmennya untuk percepatan penurunan stunting melalui akselerasi intervensi serentak dalam percepatan penurunan stunting.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sumbawa Yuni Ilmi Kurniati, S.STP, M.Si,. dalam keterangannya kepada media, mengatakan bahwa dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan prevelansi stunting menjadi 14 persen tahun 2024.
Melalui pencegahan dan penurunan stunting pada sasaran strategis ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Dikatakannya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan prevalensi stunting. Berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevelansi stunting di Indonesia mencapai 24,4 %, angka ini berhasil diturunkan menjadi 21,6% pada tahun 2022 dan 21,5% pada tahun 2023.
Meski demikian, penurunan ini masih jauh dari target yang ingin kita capai sehingga perlu kerja ekstra untuk mencapai target prevelansi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.
“Mengutip arahan Bapak Wakil Presiden pada rapat Tim pengarah dan pelaksanaan TPPS Pusat pada bulan maret 2024 lalu memberikan arahan untuk dilakukan analisis mengapa terjadi perlambatan penurunan prevelansi stunting pada 2 tahun terakhir,” ujar Yuni, Jum’at (02/08/2024).
Arahan selanjutnya dikemukakan kembali pada rapat Rakernas Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, Wakil Presiden memberikan arahan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, baik terkait capaian, pembelajaran maupun rekomendasi agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas.
“Dalam rangka mempercepat penurunan prevelansi stunting, arahan tersebut ditindaklanjuuti dengan program intervensi serentak pencegahan stunting” ungkapnya.
Program ini merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, serta TPPS Daerah dari tingkat provinsi hingga Desa. Melalui intervensi serentak ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan pengukuran dan deteksi dini masalah gizi, serta memberikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif. Dalam melakukan percepatan, pendekatan multi sektor di berbagai tingkatan hingga ke desa/kelurahan.
“Melalui intervensi serentak ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan pengukuran dan deteksi dini masalah gizi, serta memberikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif” imbuhnya.
Menurut Yuni, dalam melakukan percepatan, pendekatan multi sektor di berbagai tingkatan pemerintahan menjadi poin kunci, oleh karena itu TPPS yang telah terbentuk di seluruh tingkat hingga kecamatan dan desa/kelurahan harus kerja bersama secara gotong royong untuk meningkatkan cakupan pengukuran dan penimbangan catin, baduta/balita di posyandu.
“TPPS memiliki peranan yang penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. “Kami di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencanaan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Bappeda, Dinas kesehatan senantiasa melakukan pembinaan, motivasi dan menggerakkan tim ini agar selalu konsisten dan berkesinambungan dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan peran masing-masing,” pungkasnya. *Ai9)
