Wabup Ansori Minta Desa Wajib Perbarui Data DTKS,Banyaknya BJS Non Aktif
Sumbawa Besar Ai9News.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memberikan penjelasan resmi terkait polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada Sabtu (22/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Wabup Ansori menegaskan bahwa penonaktifan sejumlah peserta BPJS Pusat bukanlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, melainkan hasil verifikasi dan validasi Kementerian Sosial melalui Tenaga Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing daerah.
“Penonaktifan tersebut merupakan proses yang dilakukan Kemensos melalui verifikasi dan validasi data oleh pendamping PKH. Pemerintah Daerah telah melakukan ground checking untuk memastikan kesesuaian hasil tersebut dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” jelas Wabup.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa kini memiliki kewajiban untuk segera memperbarui data DTKS, sehingga warga yang masih memenuhi syarat dapat kembali diaktifkan dalam program jaminan kesehatan.
Pemerintah Daerah, kata Wabup Ansori, memastikan bahwa masyarakat yang berhak tetap akan mendapatkan hak kepesertaan BPJS sesuai kriteria yang berlaku.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbawa, salah satunya dari bidang kesehatan. Sebelumnya, salah satu fraksi menyampaikan apresiasi atas peningkatan sektor kesehatan, namun menyoroti perlunya pemerataan layanan hingga wilayah pinggiran, serta meminta Pemda Sumbawa meninjau ulang banyaknya peserta BPJS gratis dari pusat yang kini dinonaktifkan.
Fraksi tersebut juga meminta Dinas terkait untuk turun langsung mengecek kondisi masyarakat yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Pusat, guna memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.
Wabup Ansori menyatakan bahwa Pemerintah Daerah terbuka terhadap pengawasan dan masukan DPRD demi memastikan seluruh proses berjalan tepat sasaran.
“Yang memenuhi kriteria pasti kita perjuangkan agar tetap mendapatkan jaminan kesehatan,” tegasnya
About The Author
