Badan anggaran DPRD kabupaten Sumbawa bahas KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 bersama TAPD
Sumbawa,Ai9news.Id – Senin 9 Agustus 2021, ketua DPRD kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq memimpin rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.
Hadir dalam rapat tersebut Pimpinan dan Anggota Banggar diantaranya Drs. Mohamad Ansori, Syamsul Fikri AR SAg.M.Si. Nanang Nasiruddin SAP, Muhammad Yamin SE MSi, Adizul Syahabuddin SP.MSi, Ismailmustaram SH, Ida Rahayu SAP, Ahmad Adam, Muhammad Faesal SAP, Muhammad Saad SAP, Hamzah Cha Abdullah, Bunardi AMd . Sri Wahyuni SAP, Muhammad Yasin Musamma SAP, Edy Syahriansyah, SE, H Salman Alfarisi SH, Dra. Saidatul Kamila Djibril , Berlian Rayes SAg, Sukiman Kamaluddin SPdI. Ridwan SP.
Dari Pemerintah Daerah hadir Asisten 1 Ir. h Zulkifli, Kepala Bappeda Sumbawa Ir. H. Junaidi MSi, Sekretaris Bapenda Abdul Hakim SE, Kabid Anggaran Kaharuddin Syam SE, M.Ec.Dev. Kabid Ekonomi Dr. Dedy Wibowo MSi, Kabid Sosial Dr. Budi Prasetyo MSi, Kabid Perencanaan Aminuddin ST, Kasubag Perencanaan Dwi Rahayu ST.M.Si, bersama jajaran TAPD
Dari sekretariat DPRD hadir Sekretaris Dewan H. Amri .S.Sos.M.Si, Kabag Risalah dan Persidangan Sahabuddin SH, Kabag Perencanaan dan fasilitasi I Made Patria AP.
“Sebagai Pembukaan, dan memanfaatkan waktu, Langsung saja Kami berikan kesempatan pada TAPD untuk menyampaikan gambaran umum atas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 yang akan dibahas”. Kata Rafiq
Asisten I Ir. H. Zulkifli memberikan tanggapannya bahwa KUA-PPAS Tahun 2022 disusun atas kerangka ekonomi makro daerah. Secara garis besar, proyeksi anggaran pada Tahun 2022, terutama untuk Pendapatan Daerah, di angka Rp. 1,398 trilliun.
“Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) kita laksanakan sebagai amanat Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan dimana kebijakan Umum APBD disusun memuat gambaran kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi dasar penyusunan APBD Tahun anggaran 2022 termasuk laju inflasi, Kebijakan penanganan dampak Covid 19, Kebijakan pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya. Untuk proyeksi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp, 1.398. trilyun “ Urai H Zaulkifli
Ditambahkan oleh kepala Kepala BAPPEDA Kab Sumbawa Ir. H, Junaidi M.Si bahwa angka yang tertera belum belum termasuk DAK—masih berdasarkan proyeksi tahun 2021 dalam situasi dan kondisi COVID-19. Mudah-mudahan, ke depannya bisa disesuaikan kembali.
Abdul Hakim SE Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumbawa menjelaskan proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar 212 Milyar Rupiah. “ PAD Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 212, 301 milliar. Ini belum termasuk pendapatan DAK. Asumsi kami ini berdasarkan potensi yang ada dan kami optimis akan terealisasi dan tercapai 100%, Walau dalam masa pandemi, ada potensi PAD yang bisa dioptimalkan, yakni dari Pajak Daerah BPHTB. Sebab, ada objek pajak baru, salah satunya rumah subsidi. Inilah yang dapat membantu optimalisasi daerah. Di satu sisi, bila pandemi berlanjut, Pajak Hotel dan Restoran bisa saja berkurang. Di sinilah keseimbangannya: BPHTB dinaikkan, sedang Pajak Hotel & Restoran kami sesuaikan dengan kondisi”. Ungkapnya.
Kaharuddin SE, .M.Ec Dev memberikan penjelasan bahwa jumlah proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1,398 trilliun dan angka Prediksi Pembiayaan melalui SILPA sebesar Rp. 28,712 milliar, maka total Belanja dianggarkan sebesar 1,427 trilliun. Ini termasuk penyertaan modal sebesar 10,912 milliar. Belum termasuk DAK Tahun 2022, Kita berharap penanganan COVID terkendali, sehingga insentif tenaga kesehatan, yang sebelumnya Rp. 12,8 milliar, diberikan setengahnya yakni 6 milliar. Tahun 2022, dan untuk vaksinasi belum dialokasikan. Kemudian, untuk belanja prioritas direncanakan dianggarkan sebesar Rp. 158 milliar Urai Kaharuddin SE, M.Ec.Dev.
Atas penjelasan dari TAPD medapatkan tanggapan dari Anggota Badan Anggaran diantaranya dari Wakil Ketua Banggar Syamsul Fikri AR. S.Ag, M.Si
“Dari penjelasannya, saya ingin melihat grand design visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Pada komponen pembiayaan, dan anggaran untuk sepuluh program unggulan, kita bersama ingin mendorong program-programnya agar Sumbawa benar-benar gemilang. Oleh karena itu, kami ingin meminta informasi dari BAPPEDA bagaimana skema pembiayaan terhadap program Bupati dan Wakil Bupati?
Muhammad Saad menyoroti pelaksanaan program agar benar benar dapat dilaksanakan, sehingga tidak terjadi gagal tender
“Pada tahun 2020 ada program yang tidak tuntas dilaksanakan, dan ini menjadi PR pemerintah daerah untuk menuntaskannya. Selanjutnya mengenai anggaran untuk kesehatan perlu dialokasikan secara proporsional. Ungkap Saad Ketua Partai PKPI Sumbawa ini.
Adizul Syahabuddin SP.M.Si memberikan masukan terkait potensi PAD, “jangan sampai memasang target rendah hanya agar mudah tercapai, sedang di satu sisi tidak ada upaya memasang target tinggi demi meningkatkan PAD. Ada potensi dalam Pajak Bumi dan Bangunan dari Perusahaan yang membangun Gudang. Sudahkah dilakukan update terhadap nilai bangunan yang dimiliki? Jangan sampai patokan nilai objek pajak itu masih mengacu ke nilai dahulu. Ini penting untuk peningkatan PAD kita. Urai Az Sapaan Akrab Ketua Fraksi PKS ini.
Atas masukan Anggota Banggar Kepala BAPPEDA memberikan penjelasan bahwa dalam KUA-PPAS 2022 sudah mengacu kepada RKPD, sehingga sudah berkaitan dengan program-program unggulan. Nantinya, program kegiatan ini akan dieksekusi pada OPD-OPD terkait. Untuk belanja OPD, akan kita bahas dan cermati ke depannya. kita harapkan anggarannya akan sinergi dan terintegrasi. Mengenai seluruh potensi yang berpeluang dikejar, sudah kami bahas khusus. Kami optimis persentase PAD bisa naik dari 3% menjadi 5% walau di masa pandemi. Oleh karena itu, angka itulah yang mampu kami tetapkan. Sudah dioptimalkan, termasuk strategi untuk mendapatkan PAD-nya. Itu sudah angka optimis. Jelas H Jun.
Atas penjelasan Bappeda gayung bersambut Pimpinan Banggar Drs. Mohammad Ansori memberikan dorongan agar sumber sumber PAD dikaji secara serius oleh tim khusus
“Kalau memang berani dan optimis, dinaikkan saja target PAD. Kalau perlu, ke depannya dibuat tim khusus untuk mengkaji sumber-sumber PAD. Sehingga, PAD bisa meningkat tiap tahunnya. Sebab, saya percaya Sumbawa ini sumber dayanya luar biasa seperti sektor pertambangan, Retribusi pasar, Pajak dan retribusi Hotel dan Restoran, serta Toko berjejering. Postur KUA haruslah seimbang. Harapan kami, agar penyusunannya dapat proporsional atau ideal Tutup Ansori Politisi dari Gerindra ini.
Di sisi lain Sukiman K. SpdI menyoroti terkait dengan pengangguran dan kemiskinan
“Pertama. terkait target penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan: Variabel apa saja yang digunakan Pemerintah Daerah dalam hal pendekatan dan suksesi dua kebijakan tersebut? Sebab, di masa pandemi banyak pengangguran yang tentunya akan berdampak pada tingkat kemiskinan. Kedua. Usul saya, proporsi belanja yang berhubungan langsung dengan hal tersebut dapat ditingkatkan. Harap Sukiman yang juga ketua Fraksi PKB.
Atas tambahan masukan dari Banggar, Kepala Bappeda Kab Sumbawa memberikan komitmennya untuk mengupayakannya. ‘Kita sama-sama ingin mewujudkan program-program kegiatan yang sudah direncanakan. Jawab H Jun.
“Terhadap indikator makro yang tercantum dalam KU-PPAS ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi makro daerah dan negara kita. Secara umum angka kemiskinan di NTB mengalami penurunan, sebab kita masih bertumpu pada sektor pertanian. Oleh sebab itu, kami optimis tingkat kemiskinan akan terus turun karena harga komoditas pertanian masih stabil dan baik. Pun, kami juga optimis bahwa indeks GINI akan menurun sehingga terjadi pemerataan. Pemerataan ini diwujudkan lewat beberapa hal: Bantuan pemerintah, bantuan sosial, hingga belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Jelas Dr. Deddy Wibowo Kabid Ekonomi Bappeda.*Ai9/mrf)
About The Author
